Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, hadir dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) yang digelar oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TP2DD) Provinsi Sulawesi Selatan. Pertemuan ini berlangsung pada Rabu, 28 Mei 2025, bertempat di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel.
Rapat strategis yang dipimpin Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, membahas berbagai langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah.
Dalam penyampaiannya, Fatmawati mengungkapkan bahwa angka inflasi Sulawesi Selatan pada April 2025 mencapai 1,91% (bulanan) dan 2,28% (tahunan). Walaupun masih berada dalam batas yang ditetapkan secara nasional, tren tersebut menjadi perhatian karena berpotensi mengganggu daya beli masyarakat jika tidak ditangani secara cepat dan tepat.
Salah satu kebijakan penting yang diambil adalah pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak di seluruh kabupaten/kota di Sulsel. GPM difokuskan pada pengendalian harga sejumlah komoditas pangan utama seperti cabai, bawang merah, ikan segar, serta minyak goreng. Pemerintah provinsi juga akan memperkuat produksi pangan lokal dengan memperluas program benih hortikultura mandiri dan penyaluran bantuan bibit ikan.
Selain itu, pemantauan distribusi barang kebutuhan pokok akan diperketat guna mencegah potensi penimbunan. Pemerintah juga menargetkan peningkatan efisiensi birokrasi melalui percepatan digitalisasi layanan pemerintahan. Salah satunya melalui pemanfaatan aplikasi Sigap Sultan, platform neraca pangan digital yang digunakan untuk memantau ketersediaan stok pangan lintas wilayah.
Wakil Gubernur Fatmawati mendorong seluruh pemerintah daerah di Sulsel agar cepat tanggap dan bersinergi dalam menjaga kestabilan ekonomi menjelang hari besar keagamaan.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Suwardi Haseng menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Soppeng mendukung penuh langkah-langkah strategis yang disusun TPID dan TP2DD. Ia menilai bahwa kerja sama lintas daerah sangat krusial dalam mengendalikan gejolak harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok. “Koordinasi yang solid antar daerah sangat diperlukan agar upaya kita lebih efektif dalam menjaga kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
