DPRD Soppeng Sahkan Perda Perlindungan Petani dan Modernisasi Jaringan Irigasi Tersier

KLIK SOPPENG, Watansoppeng — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Soppeng resmi mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) inisiatif tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Sidang Paripurna yang digelar di Gedung Paripurna DPRD Soppeng, Jalan Salotungo, Watansoppeng.

Pengesahan payung hukum ini menjadi kabar gembira bagi puluhan ribu petani di delapan kecamatan yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian agraris Bumi Latemmamala. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Soppeng didampingi para wakil ketua dan dihadiri jajaran Forkopimda serta perwakilan kelompok tani.

Dalam laporan akhir pansus, juru bicara pansus memaparkan substansi krusial dalam perda baru ini, antara lain perlindungan harga dasar gabah saat panen raya, alokasi anggaran daerah untuk asuransi usaha tani padi (AUTP), serta kewajiban perawatan jaringan saluran irigasi primer hingga tersier.

“Kabupaten Soppeng adalah salah satu lumbung pangan utama di Sulawesi Selatan. Jangan sampai petani kita menanggung risiko sendirian saat terjadi anomali cuaca atau kelangkaan pupuk. Perda ini mewajibkan pemerintah daerah mengintervensi pasar dan menyediakan benih bersertifikat tepat waktu,” tegas Ketua DPRD Soppeng.

Bupati Soppeng menyambut positif disahkannya perda ini dan berjanji segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai petunjuk teknis pelaksanaan di lapangan agar manfaatnya langsung dirasakan pada musim tanam rendengan mendatang.